itusudah.com – Sejumlah layanan pengelolaan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie (RSUD AWS) menjadi fokus perhatian DPRD Kalimantan Timur, khususnya Komisi II. Komisi tersebut memiliki tanggung jawab dalam mengawasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan aset daerah, dan telah mengundang direksi RSUD AWS untuk membahas transparansi pengelolaan dana di Kalimantan Timur.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nidya Listiyono, menyatakan bahwa pengelolaan belanja umum daerah di Kalimantan Timur harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, mereka juga akan membahas kasus-kasus seperti penggelapan dana TPP di rumah sakit tersebut dan hal-hal yang perlu diantisipasi bersama.
Komisi II meminta data pendapatan dari rumah sakit dan laboratorium yang ada di Kaltim, serta menekankan pentingnya dukungan terhadap rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat.
Nidya juga menyoroti pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam pengelolaan rumah sakit. Meskipun peralatan medis yang canggih, SDM yang berkualitas juga diperlukan. Oleh karena itu, dia mendorong peningkatan kualifikasi tenaga medis dan pelayanan yang baik.
Rumah sakit di Kaltim diakui sebagai salah satu rumah sakit terlengkap di Indonesia, dan Nidya berharap agar masyarakat Kaltim dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik di sana tanpa perlu pergi ke daerah lain.
Selain itu, Komisi II juga menekankan perlunya sistem manajemen yang baik dalam rumah sakit, termasuk sistem manajemen informasi, layanan medis, dan keuangan. Mereka juga berkomitmen untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana dengan menggunakan teknologi seperti sistem cashless, semua demi kesejahteraan masyarakat Kaltim.(adv)