DPRD Kaltim Soroti Ketidakseimbangan Jumlah SMP dan SMA/SMK di Balikpapan

 Advertorial

itusudah.com

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, mengungkapkan keprihatinan tentang ketidakseimbangan antara jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Negeri di Balikpapan. Ia menekankan bahwa permasalahan ini perlu segera diatasi untuk meningkatkan sektor pendidikan di daerah tersebut.

Dalam pernyataannya di DPRD Kaltim pada Selasa (29/10/2024), Nurhadi menyatakan bahwa pendidikan selalu menjadi prioritas, namun banyak masalah yang belum terpecahkan secara optimal. “Ada dua masalah utama yang perlu ditangani, yaitu perbedaan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kota serta keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur cukup besar, perencanaan dan penyerapan anggaran pendidikan belum berjalan efektif, yang menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang besar.

Nurhadi mencatat fakta bahwa di Balikpapan terdapat 28 SMP Negeri namun hanya 15 SMA/SMK Negeri, mengakibatkan 33 persen lulusan SMP tidak dapat melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK. “Saya bertekad mendorong penambahan SMA/SMK Negeri untuk mengatasi ketidakseimbangan ini,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sering menjadi sorotan. “PPDB di Balikpapan selalu diwarnai polemik, bukan hanya karena zonasi, tetapi juga karena kurangnya jumlah sekolah,” tambahnya.

Dengan komitmen untuk memperjuangkan peningkatan jumlah SMA/SMK Negeri di Balikpapan, Nurhadi berharap seluruh masyarakat dapat menikmati pendidikan yang lebih baik dan memadai untuk masa depan anak-anak di daerah tersebut. adv

Author: 

Related Posts