Hasanuddin Mas’ud Tegaskan Tuduhan Pengurangan Anggaran Beasiswa Tidak Berdasar

   Advertorial

itusudah.com

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menanggapi tuduhan yang menyatakan adanya pengurangan anggaran Beasiswa demi keuntungan proyek tertentu. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan dianggap sebagai fitnah.

“Proses penganggaran di pemerintahan dilakukan dengan mekanisme yang jelas dan transparan. Tuduhan adanya keuntungan fisik sebesar 10 persen yang ditujukan kepada DPRD dan Pj Gubernur tidak benar,” tegas Hasanuddin. Politisi dari Partai Golkar ini menjelaskan perbedaan peran antara eksekutif dan legislatif dalam penganggaran. Eksekutif memiliki rencana kerja (Renja) tersendiri, sementara DPRD bertugas mengawasi dan mengumpulkan aspirasi masyarakat.

“Program Beasiswa sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pendidikan, dan pengelolaan anggaran setelah disahkan berada di tangan eksekutif,” lanjut Hasanuddin. Ia juga merespons isu mengenai aliran keuntungan 10 persen dari proyek Pokir yang melibatkan Pj Gubernur Akmal Malik, dengan menyarankan agar pihak yang menyebarkan isu tersebut mengonfirmasi langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim.

“Jika benar ada dana tersebut, Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah pihak yang paling tepat untuk dimintai keterangan,” ujarnya. Hasanuddin menegaskan bahwa tuduhan semacam itu tidak hanya menuduh Pj Gubernur, tetapi juga Sekda dan Kepala Dinas yang bersangkutan.

Ia mengingatkan bahwa tuduhan yang tidak berdasar dapat merusak reputasi institusi pemerintah dan dapat berakibat hukum. Hasanuddin mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Proses penganggaran di pemerintahan sangat transparan. Setelah disahkan oleh DPRD, pengguna anggaran sepenuhnya berada di eksekutif. Tuduhan bahwa legislatif terlibat dalam pengelolaan anggaran adalah asumsi yang keliru,” paparnya. Di akhir keterangannya, Hasanuddin menegaskan bahwa DPRD Kaltim selalu mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk Proyek Pokir yang berasal dari hasil reses anggota DPRD.

“Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang kami tampung saat reses, tetapi pelaksanaannya berada di tangan eksekutif. Tuduhan bahwa kami terlibat dalam pelaksanaan anggaran adalah tidak benar,” tegas Hasanuddin. adv

Post Views: 4

Author: 

Related Posts