itusudah.com – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, didampingi Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, pada Senin (5/2/2024).
Rakor tersebut digelar di Sasana Bhakti Praja Kemendagri RI dan dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir. Hadir dalam acara tersebut narasumber yang hadir secara langsung maupun virtual, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian dan lembaga, serta Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia.
Hasanuddin Mas’ud menyoroti dua persoalan utama yang dibahas dalam rakor tersebut, yaitu masalah disabilitas dan inflasi ketahanan pangan.
“Dua hal yang menjadi fokus pembahasan, yaitu masalah disabilitas yang akan dimasukkan ke dalam anggaran, baik APBN maupun APBD setiap pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian persiapan terhadap ketahanan pangan dan inflasi akibat dampak dari el nino, seperti banjir dan lain sebagainya,” ungkap Hasanuddin Mas’ud saat mengikuti rakor secara virtual dari ruang Audio Visual lantai 2 Kantor DPRD Kaltim.
Lebih lanjut, Hasanuddin menjelaskan bahwa penanganan dampak bencana tersebut dibagi menjadi tiga daerah, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
“Berdasarkan prakiraan cuaca, beberapa daerah diperkirakan akan mengalami banjir akibat dampak dari el nino. Oleh karena itu, hal ini harus segera diantisipasi dan menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi ketahanan pangan, serta harus dimasukkan ke dalam APBN dan APBD setiap provinsi,” terangnya.
Oleh karena itu, pemerintah daerah, termasuk gubernur bersama DPRD, diminta untuk melakukan persiapan yang matang dalam menghadapi persoalan terkait ketahanan pangan atau inflasi sebagai dampak dari kondisi cuaca yang tidak menentu.(adv)
Author: itusudah
Related Posts
DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna ke-16: Penyampaian Laporan Masa Kerja Pansus
DPRD Kaltim Lakukan Studi Komparatif E-Pokir ke DPRD DIY Yogyakarta
DPRD Kalimantan Timur Gelar Rapat Konsultasi Publik untuk Pengembangan Ekonomi Daerah
DPRD Kalimantan Timur Sosialisasikan Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Panjang