itusudah.com
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengkritisi ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Kaltim, meskipun provinsi ini mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,2 pada akhir 2023. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di Kalimantan dan ketiga secara nasional. Namun, pencapaian ini tidak diiringi dengan pemerataan pembangunan, khususnya antara Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki IPM terendah dan Kota Samarinda dengan IPM tertinggi.
Hasanuddin, atau yang akrab disapa Hamas, menyatakan bahwa ketimpangan ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam distribusi manfaat pembangunan. “Tingginya IPM provinsi belum sepenuhnya dirasakan secara merata di semua daerah. Ini harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan,” ungkapnya. Ia menambahkan, upaya pemerataan pembangunan manusia harus menjadi prioritas agar seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil, dapat merasakan manfaat pembangunan.
Selain itu, Hasanuddin juga menyoroti ketidaksesuaian antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim yang tinggi dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. Pada 2023, angka kemiskinan di Kaltim mencapai 6,11 persen, sementara kemiskinan ekstrem masih berada di angka 1,55 persen, tertinggi di Kalimantan. “PDRB per kapita kita hanya kalah dari DKI Jakarta, tetapi kemiskinan tetap tinggi. Ini menunjukkan perlunya strategi pembangunan yang lebih efektif,” tegasnya.
Ketua DPRD Kaltim ini menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap upaya pemerintah provinsi, terutama dalam pengelolaan dana pembangunan. Ia menyarankan agar transparansi dalam anggaran diperkuat, termasuk penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memantau program-program pembangunan.
Hasanuddin berharap, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024-2029, pemerintah provinsi bisa memprioritaskan pembangunan manusia dan pemerataan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. “Keberhasilan pembangunan di Kaltim harus dilihat secara holistik, bukan hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dalam penanggulangan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan,” tutupnya. adv