Ketua Komisi II DPRD Kaltim Soroti Keterbatasan Kewenangan dan Anggaran dalam Pembangunan

itusudah.com – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, menyoroti upaya pemerintah provinsi dalam melakukan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Namun, keterbatasan kewenangan dan anggaran menjadi faktor utama yang membuat proses pembangunan berjalan lamban.

Nidya Listiyono menyatakan bahwa dukungan dari pemerintah pusat sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan, terutama dalam hal infrastruktur yang langsung berdampak pada masyarakat. Contohnya, perbaikan jalan yang berstatus pemerintah pusat dan kawasan yang belum teraliri listrik PLN.

Kaltim, dengan wilayah yang sangat luas, terus melakukan pembangunan secara bertahap karena terbatasnya anggaran. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat, terutama pada wilayah pedesaan dan perbatasan, dianggap sangat penting.

Nidya Listiyono berharap agar APBN dapat berkolaborasi dengan APBD untuk mendukung program pembangunan. Hal ini dianggap dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, masuknya investasi, dan peningkatan sumber daya manusia.

Melalui komunikasi yang intensif, Nidya Listiyono berpendapat bahwa potensi ketidakselarasan antara kebutuhan Kaltim dan program yang dianggarkan oleh pemerintah pusat dapat dihindari. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang efektif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di provinsi tersebut.(adv)