itusudah.com – Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Disperindagkop UKM) untuk membahas realisasi program kerja tahun 2023 dan rencana program kerja tahun 2024.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja instansi tersebut, baik di tahun 2023 maupun tahun mendatang. Tujuannya adalah memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Disperindagkop UKM dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan daerah, terutama dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Nidya menyatakan, “Disperindagkop memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus membantu dalam pembangunan daerah, terutama mengingat dampak adanya Investasi Kawasan Ekonomi (IKN).”
Meskipun begitu, Nidya sangat mengapresiasi perkembangan dan inovasi yang terus diupayakan oleh Disperindagkop UKM Kaltim, yang berkontribusi terhadap semua sektor perekonomian. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) mendukung penuh segala hal yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat dan memberikan fasilitas semaksimal mungkin.
Selain membahas program kerja tahunan, Komisi II juga memastikan ketersediaan bahan pokok (Bapok) menjelang akhir tahun 2023. Nidya mengungkapkan, “Saya ingin memastikan juga terkait ketersediaan pangan kita hingga tahun 2024. Pada akhir tahun 2023, semuanya harus aman, sehingga tidak ada kelangkaan seperti yang terjadi sebelumnya, seperti kelangkaan minyak, beras, dan lain sebagainya.”(adv)