Komisi II DPRD Kaltim Gelar Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas PPKUKM untuk Bahas Program Kerja 2023-2024 dan Ketersediaan Bahan Pokok

itusudah.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dalam hal ini, Komisi II DPRD Kaltim, telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kaltim. RDP ini berlangsung di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim pada hari Jumat, 3 November 2023.

RDP tersebut merupakan wadah untuk membahas beragam aspek, termasuk realisasi program kerja tahun 2023, rencana program kerja tahun 2024, dan ketersediaan bahan pokok menjelang akhir tahun 2023.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II, yaitu Nidya Listiyono, yang didampingi oleh beberapa Anggota Komisi II seperti A. Komariah, Encik Wardani, dan Sapto Setyo Pramono. Dalam pertemuan ini, Dinas PPKUKM Kaltim diwakili oleh Ronny Suhendra, yang menjabat sebagai Kepala Dinas, bersama jajaran stafnya.

Salah satu isu utama yang menjadi fokus RDP adalah serapan anggaran dan program-program prioritas Dinas PPKUKM Kaltim pada tahun 2024-2025, serta evaluasi kinerja mereka.

Nidya Listiyono, Ketua Komisi II, mengungkapkan kepentingan pentingnya ketersediaan pangan hingga tahun 2024. Ia menekankan bahwa pada akhir tahun 2023, stok pangan harus terjamin, dan kelangkaan seperti yang terjadi pada komoditas seperti minyak dan beras beberapa waktu lalu harus dihindari.

Nidya Listiyono juga meminta Dinas PPKUKM Kaltim untuk bersikap proaktif dalam mengatasi masalah ini. DPRD Kaltim, sebagai mitra pemerintah daerah, siap mendengar aspirasi dan memberikan dukungan terkait anggaran serta melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lapangan.

Selain itu, para pelaku bisnis dan usaha di Kaltim diminta untuk tidak melakukan penimbunan barang, terutama bahan pokok. Hal ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan dan keseimbangan pasokan di pasar.

Dalam konteks penyerapan realisasi anggaran, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih dalam proses, terdapat kendala yang disoroti. Terutama terkait progres pembangunan di Gedung Galeri, yang belum mencapai target yang diharapkan. Nidya Listiyono berpendapat bahwa pembangunan fisik seharusnya menjadi fokus utama dan mendorong peningkatan penyerapan anggaran.

Nidya Listiyono juga mengusulkan agar pihak yang memiliki keahlian teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), lebih terlibat dalam pembangunan fisik tersebut. Hal ini diharapkan dapat membantu percepatan proyek-proyek tersebut sehingga target penyerapan anggaran mencapai 86 persen dapat tercapai.

Dalam keseluruhan rapat, fokus utama adalah menjaga ketersediaan bahan pokok, memastikan kelancaran program kerja 2023 dan merencanakan program kerja 2024, serta meningkatkan serapan anggaran untuk pembangunan fisik di daerah. RDP ini merupakan wujud kerja sama antara DPRD Kaltim dan Dinas PPKUKM Kaltim dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di wilayah tersebut.(adv)