itusudah.com – Sapto Setyo Pramono, anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, telah menjelaskan poin-poin penting yang diangkat dalam pertemuan antara jajaran Komisi II dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Provinsi Kaltim di gedung E Lt 1 DPRD di Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP), Sapto mengungkapkan bahwa Komisi II telah meminta data yang akurat terkait pendataan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Timur.
“Saat ini, UMKM juga harus didata dan data tersebut harus sinkron dengan Dinas Sosial (Dinsos) agar tidak ada perbedaan data,” kata Sapto kepada wartawan setelah RDP pada Jumat (3/11/2023).
Lebih lanjut, Sapto memberikan contoh bahwa ketika ada alokasi dana sebesar Rp12 miliar untuk UMKM, data yang akurat diperlukan untuk memastikan dana tersebut tepat sasaran.
“Kami saat ini hanya meminta data dari Dinas Sosial. Kami juga harus memeriksa keberadaan UMKM tersebut,” ujar politisi dari Partai Golkar tersebut.
Sapto juga melanjutkan dengan mengungkapkan bahwa ke depannya Disperindagkop akan melakukan inovasi baru, seperti membangun food station dan berbagai langkah lainnya di tahun 2024 dengan pendekatan digitalisasi di seluruh Kalimantan Timur.
“Mereka menyadari bahwa sekitar 80 persen bahan makanan berasal dari luar daerah, bukan dari dalam. Oleh karena itu, mereka akan merancang program secara komprehensif, mulai dari hulu ke hilir, sehingga pada tahun 2025, program tersebut dapat berjalan dengan baik,” tambah Sapto.(adv)