itusudah.com – Salah satu anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Mimi Meriami Br Pane, menyatakan ketidakpuasannya terhadap kualitas bangunan perkantoran baru yang dibangun untuk Pemprov Kaltim, seperti kantor Itwilprov di Jalan Kadrie Oening.
Mimi menekankan perlunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim untuk lebih mengawasi proyek-proyek di bawahnya. Ia menyampaikan bahwa proyek-proyek tersebut, menurut pengamatannya, tidak sesuai dengan standar kelayakan, dan oleh karena itu, para politisi yang membidangi pembangunan berniat mengevaluasi kinerja Dinas PUPR Kaltim.
Dengan anggaran puluhan miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, Mimi menegaskan bahwa harapannya adalah hasil yang maksimal, bukan hasil asal-asalan dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
“Kita berharap dari segi kualitas harus ditingkatkan. Tidak sekadar dalam dokumen, tetapi juga dalam praktik dan hasilnya,” kata Mimi.
Politisi perempuan ini juga mengungkapkan bahwa DPRD Provinsi Kaltim akan meminta keterangan dari Dinas PUPR untuk menanyakan pekerjaan yang disorot. Menurutnya, penanggung jawab lapangan proyek juga perlu dievaluasi.
Kekecewaan anggota Komisi III DPRD Kaltim muncul setelah melakukan inspeksi mendadak ke beberapa bangunan perkantoran baru yang menggunakan dana APBD Provinsi Kaltim. Bangunan yang disoroti termasuk Kantor Inspektorat Wilayah (Itwil) Kaltim di Jalan Kadrie Oening, Kantor Dispora dan KONI Kaltim, Rumah Sakit Korpri Kaltim di kawasan Kompleks Gelora Kadrie Oening, dan RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS). Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin, menyoroti kemungkinan kemiringan dan kerusakan pada beberapa bagian dari gedung-gedung tersebut.(adv)
Author: itusudah
Related Posts
Shemmy Permata Sari Menyalurkan Suara dalam Pilkada Serentak 2024 di Kota Bontang
Darlis Pattalongi Tinjau Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kota Bontang
Darlis Pattalongi Tinjau Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Samarinda
Agus Suwandy Soroti Keluhan Masyarakat Samarinda Terkait PBB, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur