Mengatasi Tantangan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kalimantan Timur

   Advertorial

itusudah.com Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah selama lebih dari satu dekade, yang tercermin dari tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Pada akhir tahun anggaran 2023, Silpa Kaltim tercatat mencapai lebih dari Rp6 triliun.

Menurut Hasanuddin Mas’ud, tingginya Silpa ini menunjukkan kurang optimalnya perencanaan anggaran untuk kepentingan masyarakat. “Silpa yang besar mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia secara optimal,” ungkap Hasanuddin seusai mengikuti Debat Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2024, Rabu malam (23/10/2024).

Ia menegaskan bahwa visi-misi, program jangka panjang, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) seharusnya sudah direncanakan dengan matang. Silpa yang besar, menurutnya, disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk belum maksimalnya pelaksanaan program.

“Pemerintah belum sepenuhnya mengoptimalkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Perlu adanya evaluasi menyeluruh agar efektivitas penggunaan anggaran dapat meningkat,” tambahnya.

Tingginya Silpa dalam APBD Kaltim menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan legislator. Hasanuddin menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel dan perencanaan program yang komprehensif dapat menekan angka Silpa.

“Kita berharap setiap program yang dialokasikan anggarannya di APBD benar-benar terealisasi,” ujarnya.

Hasanuddin berharap Gubernur Kaltim terpilih untuk periode 2025-2030 mampu mengambil langkah strategis dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Dengan fiskal Kaltim yang kuat, potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat cukup besar. Namun, potensi tersebut belum terwujud karena banyak program yang tidak terealisasi sepenuhnya,” pungkasnya. adv

Post Views: 12

Author: 

Related Posts