Nurhadi Saputra Desak Solusi Banjir Menahun di Balikpapan Timur Akibat Kurangnya Drainase Tol

Banjir yang terus terjadi di sejumlah kawasan di Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, diduga disebabkan oleh ketiadaan saluran drainase (crossing) di sepanjang jalan tol yang melintasi wilayah tersebut. Hal ini mengakibatkan aliran air dari Balikpapan Utara, yang letaknya lebih tinggi, mengalir bebas menuju Balikpapan Timur.

“Karena tidak ada crossing di badan jalan tol di wilayah Balikpapan Utara, akhirnya air dari Balikpapan Utara mengalir ke Balikpapan Timur, yang kebetulan posisinya lebih rendah,” kata anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, Kamis, 7 November 2024.

Menurut Nurhadi, pembangunan tol tanpa drainase yang memadai membuat aliran air dari drainase Balikpapan Utara kini berakhir di Balikpapan Timur. Akibatnya, sistem drainase Balikpapan Timur kini harus menanggung beban air yang jauh lebih besar.

“Kehadiran jalan tol ini memperbesar aliran air yang harus ditampung di Balikpapan Timur, sehingga semakin menambah beban drainase di kawasan ini,” ujarnya.

Nurhadi menambahkan, selain menyebabkan banjir, situasi ini juga memperburuk kemacetan di Jalan Mulawarman, salah satu jalur utama di Balikpapan Timur.

“Banjir dan macet menjadi beban yang harus ditanggung warga Balikpapan Timur. Sementara itu, penanganan Jalan Mulawarman berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” ungkap Nurhadi.

Nurhadi menyayangkan kurangnya perhatian pihak terkait terhadap kondisi jalan dan banjir di Balikpapan Timur. Ia menilai masalah ini seolah diabaikan, padahal berdampak besar bagi warga.

“Saya khawatir teman-teman di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kaltim belum menyadari masalah di jalan ini. Seharusnya, ini menjadi perhatian serius dan DPUPR Kaltim perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya,” tegasnya.

Nurhadi mengimbau agar koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi ditingkatkan untuk menyelesaikan masalah ini.

“Kita perlu duduk bersama dengan DPUPR Kaltim agar mereka bisa melihat langsung situasi di lapangan. Meskipun sudah ada perwakilan mereka di sini, tindakan konkret harus segera dilakukan sebelum masalah ini semakin parah,” pungkasnya.

Melalui koordinasi dan perhatian dari pemerintah, Nurhadi berharap solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir di Balikpapan Timur dapat segera diwujudkan, demi mengurangi beban masyarakat yang terdampak. adv