itusudah.com Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Norhayati Usman, beserta sejumlah pejabat struktural di Sekretariat DPRD Kaltim, menghadiri Rapat Koordinasi di Hotel Senyiur, Samarinda.
Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Sri Wahyuni, dan dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim. Tujuan pertemuan ini adalah membahas tindak lanjut Laporan Hasil Review (LHR) dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terkait perubahan RKA-SKP Tahun 2024 dan penyusunan RKA-SKPD Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Sri Wahyuni menekankan pentingnya kerjasama yang solid antara Kepala Perangkat Daerah dan jajarannya untuk memastikan keselarasan dokumen anggaran mendatang.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan program selaras dengan rekomendasi yang ada dalam LHR. Hal ini penting demi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran,” tegas Sri Wahyuni.
Acara dilanjutkan dengan penjelasan dari Inspektur Provinsi Kaltim, Irfan Prananta, mengenai hasil review APIP, mencakup rekomendasi yang perlu diimplementasikan setiap OPD untuk meningkatkan kinerja anggaran mereka.
Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando, juga memaparkan tindak lanjut LHR menggunakan pendekatan tipologi, termasuk catatan penting terkait belanja modal serta belanja barang dan jasa.
Diskusi ini memberi kesempatan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk merumuskan langkah konkret dalam menindaklanjuti hasil review.
Diharapkan melalui rapat ini, perangkat daerah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, sehingga program-program yang direncanakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Timur. adv
Author: itusudah
Related Posts
Shemmy Permata Sari Menyalurkan Suara dalam Pilkada Serentak 2024 di Kota Bontang
Darlis Pattalongi Tinjau Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kota Bontang
Darlis Pattalongi Tinjau Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Samarinda
Agus Suwandy Soroti Keluhan Masyarakat Samarinda Terkait PBB, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur