itusudah.com
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mewakili Ketua DPRD Kaltim dalam Upacara Penetapan Komponen Cadangan (Komcad) Matra Darat Gelombang II Tahun 2024. Acara ini berlangsung di Lapangan Merdeka, Balikpapan, pada Rabu (20/11/2024), dan menjadi momen penting bagi 500 prajurit terpilih sebagai bagian dari Komcad untuk mendukung pertahanan negara.
Panglima Kodam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo, bertindak sebagai Inspektur Upacara dan membacakan sambutan Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Sapto menyatakan bahwa Komcad adalah elemen integral dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dapat dikerahkan oleh Presiden dalam situasi darurat nasional atau perang dengan persetujuan DPR.
Sapto menegaskan bahwa pembentukan Komcad merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab bela negara yang melibatkan seluruh komponen bangsa. “Bela negara bukan hanya tugas Kementerian Pertahanan, tetapi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Pangdam VI/Mulawarman mengungkapkan bahwa 500 prajurit telah menyelesaikan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komcad Gelombang II 2024. Sebanyak 433 prajurit berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sementara 67 lainnya dari Kalimantan Selatan. Hal ini mencerminkan keterlibatan wilayah Kalimantan dalam mendukung sistem pertahanan nasional.
Sapto juga mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang Wajib Militer (Wanmil) untuk memperkuat landasan hukum dalam upaya bela negara. Ia menekankan pentingnya memupuk jiwa nasionalisme dan mendukung program pelatihan serta kesiapsiagaan prajurit Komcad. “Kesiapan Komcad adalah wujud komitmen negara dalam menghadapi berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal,” tegasnya. adv
Author: itusudah
Related Posts
Shemmy Permata Sari Menyalurkan Suara dalam Pilkada Serentak 2024 di Kota Bontang
Darlis Pattalongi Tinjau Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kota Bontang
Darlis Pattalongi Tinjau Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Samarinda
Agus Suwandy Soroti Keluhan Masyarakat Samarinda Terkait PBB, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur