Sekretaris DPRD Kaltim Pimpin Rapat Terkait Pengumpulan Zakat Profesi

Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Norhayati Usman, memimpin rapat bersama pejabat struktural, fungsional, dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim pada Senin, 18 November 2024. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Rumah Dinas Kantor DPRD Kaltim ini membahas arahan terkait pelaksanaan Instruksi Gubernur Kaltim Nomor 8 Tahun 2021 tentang pengumpulan zakat profesi.

Sejumlah pejabat hadir dalam rapat tersebut, termasuk Kepala Bagian Umum dan Keuangan Hardiyanto, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Suriansyah, serta Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Andi Abd Razaq. Turut hadir pula perisalah legislatif dan analis kebijakan yang berperan penting dalam merumuskan langkah teknis pelaksanaan program ini.

Dalam arahannya, Norhayati Usman menekankan pentingnya pengumpulan zakat profesi yang sesuai dengan ketentuan Instruksi Gubernur. Ia menyebutkan bahwa zakat merupakan kewajiban umat Muslim yang juga memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah. “Melalui pengelolaan zakat yang optimal, kita dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujar Norhayati.

Rapat ini juga difokuskan pada pembahasan teknis pelaksanaan pengumpulan zakat di lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim. Norhayati meminta setiap pejabat yang hadir untuk mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan, sehingga program dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Sebagai informasi, Instruksi Gubernur No. 8 Tahun 2021 bertujuan memperkuat peran zakat sebagai bagian dari pembangunan di Kalimantan Timur, khususnya dalam upaya membantu masyarakat kurang mampu. Dengan arahan ini, diharapkan pengumpulan zakat profesi dapat menjadi bagian dari gerakan sosial yang lebih luas di lingkungan pemerintahan dan masyarakat Kaltim.

Rapat ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keberhasilan implementasi program pengumpulan zakat, sekaligus menunjukkan komitmen Sekretariat DPRD Kaltim dalam mendukung kebijakan pemerintah provinsi. adv