itusudah.com
Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Dapil Balikpapan, Sigit Wibowo, mengungkapkan keprihatinan terhadap tantangan besar dalam pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Balikpapan. Dalam pernyataannya di DPRD Kaltim pada Selasa, 29 Oktober 2024, Sigit menekankan kesulitan Pemerintah Provinsi dalam mendapatkan tanah untuk mendirikan sekolah baru, yang menyebabkan banyak lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terpaksa mencari sekolah di luar daerah atau memilih sekolah swasta. “Dari tahun ke tahun, ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan jumlah siswa di Balikpapan menjadi tantangan yang terus berulang,” ungkapnya.
Menurut Sigit, situasi pendidikan di Balikpapan sangat berbeda dengan Samarinda, di mana jumlah SMA dan SMK lebih banyak dan dapat menampung lulusan SMP dengan lebih baik. “Samarinda, meskipun memiliki populasi yang lebih besar, juga memiliki lebih banyak sekolah. Di Balikpapan, kita menghadapi masalah di mana jumlah lulusan dari SD dan SMP tidak seimbang dengan kapasitas yang tersedia di sekolah menengah,” jelasnya. Hal ini menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi agar tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka.
Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Sigit menekankan perlunya mempercepat pembangunan SMK 7 di Balikpapan. Meskipun anggaran untuk pembangunan sudah disediakan, proyek tersebut terhambat karena penyerahan lahan dari pemerintah kota yang belum selesai. Namun, setelah proses penyerahan lahan kini telah rampung, Sigit berharap pembangunan SMK 7 dapat segera dimulai tanpa ada kendala lebih lanjut. “Kami ingin agar pembangunan SMK 7 segera diselesaikan agar siswa dapat terakomodasi dengan baik dan tidak terpaksa mencari sekolah di luar daerah,” kata Sigit.
Namun, tantangan tidak hanya berhenti di situ. Sigit juga mencatat perlunya penambahan jumlah sekolah tingkat SMA di Balikpapan untuk mengimbangi jumlah siswa SMP yang terus meningkat. “Dengan jumlah siswa SMP yang semakin bertambah, kebutuhan akan SMAN dan SMKN juga semakin mendesak. Namun, membangun sekolah baru sangat terkendala oleh sulitnya mendapatkan tanah,” ucapnya.
Salah satu lokasi potensial untuk pembangunan sekolah baru adalah kawasan Puskib, yang kini merupakan aset pemerintah. Namun, lokasi ini memerlukan kajian lebih lanjut terkait status kepemilikan lahan dan konsep penggunaannya. “Kami perlu berkomunikasi dengan PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KMBS) untuk memastikan kemungkinan pembangunan di lokasi ini,” ujar Sigit.
Sigit menekankan bahwa masalah sulitnya mendapatkan tanah untuk membangun sekolah baru ini telah diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Muhammad Kurniawan, dalam konferensi pers akhir tahun 2023. Kurniawan menjelaskan bahwa kesulitan ini disebabkan oleh tingginya harga tanah yang melebihi taksiran appraisal. Hal ini semakin memperjelas kompleksitas masalah yang dihadapi dalam upaya menyediakan pendidikan yang memadai bagi warga Balikpapan.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Sigit berharap agar semua pihak, baik pemerintah daerah maupun pusat, dapat bersinergi untuk mencari solusi efektif dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di Balikpapan. Dengan langkah-langkah konkret dan dukungan yang tepat, Sigit optimis bahwa masalah ketidakcukupan fasilitas pendidikan dapat diatasi, sehingga setiap anak di Balikpapan memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Kita harus memberikan perhatian serius terhadap potensi pendidikan di Balikpapan agar masa depan anak-anak kita lebih cerah,” pungkasnya. adv