itusudah.com
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Subandi, mengimbau pemerintah daerah untuk lebih aktif memantau stok dan harga bahan pokok guna mengendalikan inflasi menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Subandi menilai bahwa setiap tahun ada kekhawatiran terkait ketersediaan bahan pokok yang dapat menyebabkan kepanikan masyarakat, terutama menjelang liburan panjang.
“Setiap tahun selalu muncul kekhawatiran terkait ketersediaan bahan pokok yang dapat memicu kepanikan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa stok bahan pokok cukup dan harga tetap stabil,” ujar Subandi, Rabu (13/11/2024).
Meskipun beberapa kenaikan harga terjadi akibat lonjakan permintaan, Subandi menegaskan bahwa harga bahan pokok di Kalimantan Timur masih dalam kondisi stabil. “Secara umum, harga bahan pokok masih stabil, dan kenaikan yang terjadi masih dalam batas wajar,” ujarnya. Subandi juga mengingatkan masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan dan menghindari pembelian bahan pokok secara berlebihan yang justru bisa memicu kelangkaan.
Subandi mengakui bahwa Samarinda, sebagai kota besar, memiliki kebutuhan bahan pokok yang tinggi, yang berpotensi memicu inflasi terutama selama libur panjang akhir tahun. Namun, ia menegaskan bahwa rasionalitas dalam berbelanja tetap harus dijaga.
“Pemerintah daerah perlu terus memantau harga bahan pokok setiap minggu untuk memastikan pasokan tetap aman hingga akhir tahun. Pengawasan yang ketat diharapkan dapat menghindari lonjakan harga yang signifikan,” tegas Subandi.
Terakhir, Subandi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. “Hindari penimbunan barang dan belilah sesuai kebutuhan, agar inflasi tetap terkendali,” pungkasnya. adv
Author: itusudah
Related Posts
Shemmy Permata Sari Menyalurkan Suara dalam Pilkada Serentak 2024 di Kota Bontang
Darlis Pattalongi Tinjau Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kota Bontang
Darlis Pattalongi Tinjau Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Samarinda
Agus Suwandy Soroti Keluhan Masyarakat Samarinda Terkait PBB, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur