itusudah.com
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menyatakan akan segera berkoordinasi dengan mitranya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera), untuk menangani masalah banjir yang sering terjadi di kawasan Jalan Antasari, Samarinda. Menurut Subandi, meskipun sebelumnya sudah dibangun polder sebagai upaya mengatasi banjir, namun masalah tersebut masih belum dapat diselesaikan secara tuntas dan memadai sebagai solusi jangka panjang.
“Banjir di Jalan Antasari ini tetap menjadi masalah serius bagi warga. Polder yang dibangun sebelumnya tampaknya belum efektif lagi,” ujar Subandi saat ditemui pada Senin (11/11/2024).
Ia menjelaskan bahwa salah satu solusi yang diusulkan oleh warga adalah pembangunan crossing untuk mengalirkan air dari Jalan Suryanata ke Sungai Mahakam tanpa menyebabkan genangan di Jalan Antasari. “Warga mengusulkan dibuatkan crossing, supaya air dari Suryanata bisa mengalir dengan lancar tanpa terhambat. Namun, ini perlu memperhatikan aspek teknis yang lebih mendalam, dan PUPR adalah instansi yang paling memahami solusi teknisnya,” tambah Subandi.
Selain itu, Subandi juga mengusulkan perlunya pintu pengatur air di muara Sungai Mahakam, tepatnya di Teluk Lerong, untuk menghindari genangan yang terjadi akibat air pasang. “Jika aliran air dibenahi dan diluruskan menuju muara, harus ada pintu air yang bisa mengontrol aliran saat pasang surut,” jelasnya.
Subandi menegaskan bahwa aspirasi warga terkait masalah banjir ini akan menjadi prioritas dalam agenda kerjanya, dan ia akan terus mendorong agar solusi terbaik segera diterapkan. “Saya akan terus berkoordinasi dengan PUPR untuk memastikan solusi teknis yang tepat dapat segera diterapkan,” tutupnya. adv
Author: itusudah
Related Posts
Shemmy Permata Sari Menyalurkan Suara dalam Pilkada Serentak 2024 di Kota Bontang
Darlis Pattalongi Tinjau Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kota Bontang
Darlis Pattalongi Tinjau Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Samarinda
Agus Suwandy Soroti Keluhan Masyarakat Samarinda Terkait PBB, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur