Syafruddin Komitmen Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Kaltim Melalui Kolaborasi Kementerian

Syafruddin, anggota Komisi XII DPR RI, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) dengan menjalin kerja sama dengan delapan kementerian dan lembaga mitra kerja. Kementerian tersebut meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan (BPL), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Saya siap memperjuangkan aspirasi rakyat Kaltim, terutama keluhan mengenai banyaknya perusahaan tambang yang tidak konsisten dalam kewajibannya untuk melakukan reklamasi pasca tambang. Saya juga akan mengupayakan posisi dana jamrek (jaminan reklamasi), termasuk di mana dan berapa jumlahnya,” tegas Syafruddin.

Dengan pengalaman sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Periode 2019-2024, Syafruddin memiliki latar belakang yang kuat dalam bidang pembangunan, mencakup pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, perhubungan, pertambangan, energi, sumber daya mineral dan migas, perumahan rakyat, serta lingkungan hidup. Ia juga bertekad untuk mendorong seluruh wilayah Kaltim agar teraliri listrik.

“Terutama mendorong percepatan terwujudnya Kaltim terang dengan menuntaskan desa-desa yang belum teraliri listrik,” ungkapnya.

Di Banggar DPR RI, Ketua DPW PKB Kaltim ini akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur di Kaltim serta memperjuangkan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan dan sumber daya air di Benua Etam.

“Saya akan menuntaskan jalan-jalan nasional di Kaltim dan melakukan normalisasi sungai-sungai di kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan daerah-daerah lainnya yang berpotensi mengalami banjir. Saya bertekad untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab pemerintah pusat di Kaltim,” tutup Syafruddin. adv