itusudah.com – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) telah menjadi solusi pemerintah untuk mengatasi permasalahan honorer yang penghapusan statusnya ditunda hingga akhir tahun 2024. Profesi guru PPK menjadi sorotan khusus pemerintah, terutama di Kalimantan Timur (Kaltim), di mana dari total 4.427 formasi PPK yang tersedia, sebanyak 2.493 diantaranya ditujukan untuk guru di wilayah ini.
Namun, meskipun begitu banyak formasi yang tersedia, hingga saat ini hanya 1.700 guru yang mendaftar. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati, menyatakan keheranannya atas situasi ini, terutama mengingat kebutuhan guru di Kaltim yang masih cukup tinggi.
Menghadapi situasi ini, Komisi IV meminta Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikbud) serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim untuk melakukan penelusuran mendalam guna memahami permasalahan di lapangan. Mereka ingin mengetahui apakah kekurangan pendaftar disebabkan oleh kebutuhan guru yang sudah tercukupi, kendala administratif dalam proses pendaftaran, atau alasan lain yang mungkin ada.
Puji Setyowati, yang juga seorang mantan guru, mengakui bahwa pemerintah telah memberikan prioritas pada para guru honorer yang telah berdedikasi selama lebih dari lima hingga sepuluh tahun dengan membuka formasi guru PPK. Dia menekankan bahwa pembukaan formasi ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap pengabdian guru honorer dalam dunia pendidikan.
“Kami berharap formasi guru PPK ini dapat membantu guru-guru honorer yang telah memberikan dedikasi mereka dalam dunia pendidikan selama periode yang cukup lama,” kata Puji Setyowati.
Dalam upayanya untuk mengatasi kendala yang mungkin terjadi, Komisi IV juga mengusulkan agar para guru honorer yang ingin mendaftar dapat dibantu dan didampingi oleh pihak terkait, terutama dalam mengatasi masalah administratif yang mungkin menjadi hambatan dalam proses pendaftaran.
Sementara pemerintah terus berupaya menjalankan program PPK sebagai solusi untuk honorer, baik di Kaltim maupun di seluruh Indonesia, kerjasama antara berbagai instansi terkait dan komunikasi yang terbuka dengan para pendaftar sangat diperlukan untuk memastikan program ini berjalan dengan efisien dan adil.
