itusudah.com
Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengkritik Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, yang disebut ingin menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi lebih dari 40.
JK menyatakan bahwa langkah tersebut akan mengubah kabinet dari yang semula bekerja untuk rakyat menjadi lebih politis.
“Ada juga (mengakomodasi partai pendukung). Tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja, melainkan kabinet yang lebih politis,” ujar JK saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2024).
JK menambahkan bahwa jika Prabowo benar-benar ingin menambah jumlah kementerian, maka harus terlebih dahulu mengubah UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Dia juga mengingatkan bahwa orang-orang yang mengisi posisi kabinet haruslah profesional di bidangnya.
“Sebelumnya, kabinet kerja dibagi antara profesional dan politisi, tetapi politisi juga harus profesional di bidangnya,” ucap JK.
Menurut JK, jumlah kementerian yang ideal bergantung pada program kerja pemerintah. Namun, dia menilai bahwa 34 kementerian sudah cukup ideal setelah perhitungan.
“Jumlah 100 menteri itu terlalu politis dan tidak efektif. Jumlah 34 menteri lebih ideal dibandingkan negara lain,” katanya.
“Saya kira negara kesatuan memang membutuhkan lebih banyak menteri dibandingkan negara federal seperti Amerika Serikat yang cukup dengan 15 menteri. Jadi, tergantung kebutuhan pemerintah. Jika organisasi membutuhkan 40 kementerian, silakan, tetapi jika 34-35 sudah cukup, sebaiknya digabung,” ujar JK.
Dilansir dari Kompas.id, Senin (6/5/2024), wacana menambah jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo sudah mendapatkan dukungan dari elite Partai Gerindra.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, tidak memungkiri adanya wacana untuk menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 41.
Menurut Habiburokhman, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia adalah negara besar dengan target dan tantangan yang besar.
”Wajar jika kami perlu mengumpulkan banyak orang dalam pemerintahan untuk mencapai target yang besar,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024).