Ketua DPD RI Minta Pemerintah Hindari Penggusuran Paksa untuk Pembangunan IKN Nusantara

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan agar pemerintah menghindari penggusuran paksa lahan rakyat dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

LaNyalla mengingatkan bahwa pemerintah harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah mendasar terkait penguasaan lahan sebelum memulai pembangunan.

“Informasi yang berkembang menunjukkan bahwa tanah di lokasi calon IKN Nusantara sebagian besar adalah milik masyarakat lokal yang diwariskan secara turun-temurun, sementara sebagian lainnya dimiliki oleh para transmigran,” kata LaNyalla di sela kunjungan kerjanya di Bengkulu, Selasa (15/3/2022).

Menurutnya, persoalan ini sangat fundamental dan harus diselesaikan secara tuntas untuk mencegah terjadinya konflik antara masyarakat dan kepentingan elite dalam proyek mega pembangunan tersebut.

“Saya mengingatkan tak boleh ada penggusuran paksa demi alasan pembangunan. Jangan menunggu hingga terjadi bentrokan antara rakyat sebagai pemilik lahan turunan dengan kepentingan elit,” tegas Senator asal Jawa Timur tersebut.

LaNyalla juga menyoroti pentingnya reforma agraria. Ia menyesalkan seringnya rakyat kehilangan tanah yang mereka kuasai selama puluhan tahun akibat lemahnya status hukum kepemilikan, sementara perusahaan besar dapat dengan mudah mengurus izin konsesi atau sertifikat lahan.

“Jika ini terus terjadi, rakyat bukan hanya kehilangan tanah, tetapi juga sumber kehidupan mereka. Saya mengingatkan aparat untuk tidak melakukan intimidasi, penggusuran paksa, atau tindakan represif,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masalah tumpang tindih klaim lahan di lokasi IKN, yang bahkan sebelum proyek pembangunan dimulai telah memicu banyak konflik agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat dalam lima tahun terakhir telah terjadi 50 konflik agraria di Kalimantan Timur dengan luas mencapai 64 ribu hektare.

LaNyalla berharap pemerintah lebih transparan dan serius menangani isu ini agar tidak terjadi konflik berkepanjangan yang merugikan masyarakat lokal.